"Beliau juga banyak bicara soal PMI non prosedural dan menyatakan calo yang tidak bertanggung jawab harus diberangus", Ungkapnya
Ia melanjutkan, Komitmen kuat tersebut dengan cara meningkatkan peran pemerintah di tingkat desa, lalu bagaimana kemudian dinas terkait di arahkan untuk bekerjasama dengan desa serta Lembaga maupun NGO terkait.
Hariyanto menambahkan, Jika Ia (HM. Juaini Taupik,M.AP) berbicara di level nasional, selalu membawa isu lokal yang menjadi perhatian khusus.
"Beliau tidak malu jika jumlah PMI NTB 60 persennya berasal dari Lotim, akan tetapi Ia menyampaikan bagaimana kemudian 60 persen PMI ini terlindungi dengan berbicara berbasis kebijakan, politik dan anggaran serta keterlibatan dari tingkat Pemprov sampai ke tingkat pemerintah desa.
"Maka berbasis komitmen ini kami memberikan penghargaan,"Ungkap Ketum SBMI.
Semoga penghargaan bisa dipertahankan dan meningkatkan kembali komitmen kedepannya", Lanjutnya.
Sementara itu, Sekda Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik menyambut baik pemberian penghargaan oleh SBMI tersebut.
"Tidak pernah kita bekerja mengaharapkan prestasi, tetapi Alhamdulillah sekda diberikan penghargaan oleh SBMI pusat dengan satu kata kunci kolaboratif dalam penanganan PMI," Terangnya.
H.Juaini mengatakan, Sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2021 tentang perlindungan tenaga kerja migran Indonesia, maka kunci penanganan PMI terdapat pada sinergitas dan kalobarasi multisektoral.
"Kalau hanya mengacu kepada pekerja migrannya, maka tugasnnya ada pada Disnaker, tetapi bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan,maka pendekatannya adalah lintas OPD", Tutupnya.
Sumber : Tim
Pimpinan Wilayah NTB
NTB] Gardatipikornews.com // Sekda Lombok Timur (H. M. Juaini Taupik,M.AP) menerima penghargaan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) atas komitmennya terhadap perlindungan PMI di Lombok Timur.(24/05/2023)
Penghargaan tersebut diterima H.Juaini Taupik,M.Ap(Sekda Lotim) pada kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) yang digelar SBMI bersama United Nation Development Programme (UNDP) dan difasilitasi oleh DPC SBMI Lombok Timur.
Ketua Umum SBMI, Hariyanto mengatakan penghargaan tersebut diberikan secara personal berdasarkan pengamatan secara konteks nasional terhadap kebijakan dan statemen H.M. Juaini Taofik terkait PMI.
Hariyanto menjelaskan, Statement yang dilontarkan H.Juaini banyak yang beresiko tinggi melawan arus, namun tetap menyuarakan bahwa persoalan yang dihadapi PMI di Lombok Timur tidak akan bisa teratasi tanpa adanya suporting anggaran,"pungkasnya.
"Beliau juga banyak bicara soal PMI non prosedural dan menyatakan calo yang tidak bertanggung jawab harus diberangus", Ungkapnya
Ia melanjutkan, Komitmen kuat tersebut dengan cara meningkatkan peran pemerintah di tingkat desa, lalu bagaimana kemudian dinas terkait di arahkan untuk bekerjasama dengan desa serta Lembaga maupun NGO terkait.
Hariyanto menambahkan, Jika Ia (HM. Juaini Taupik,M.AP) berbicara di level nasional, selalu membawa isu lokal yang menjadi perhatian khusus.
"Beliau tidak malu jika jumlah PMI NTB 60 persennya berasal dari Lotim, akan tetapi Ia menyampaikan bagaimana kemudian 60 persen PMI ini terlindungi dengan berbicara berbasis kebijakan, politik dan anggaran serta keterlibatan dari tingkat Pemprov sampai ke tingkat pemerintah desa.
"Maka berbasis komitmen ini kami memberikan penghargaan,"Ungkap Ketum SBMI.
Semoga penghargaan bisa dipertahankan dan meningkatkan kembali komitmen kedepannya", Lanjutnya.
Sementara itu, Sekda Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik menyambut baik pemberian penghargaan oleh SBMI tersebut.
"Tidak pernah kita bekerja mengaharapkan prestasi, tetapi Alhamdulillah sekda diberikan penghargaan oleh SBMI pusat dengan satu kata kunci kolaboratif dalam penanganan PMI," Terangnya.
H.Juaini mengatakan, Sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2021 tentang perlindungan tenaga kerja migran Indonesia, maka kunci penanganan PMI terdapat pada sinergitas dan kalobarasi multisektoral.
"Kalau hanya mengacu kepada pekerja migrannya, maka tugasnnya ada pada Disnaker, tetapi bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan,maka pendekatannya adalah lintas OPD", Tutupnya.
Sumber : Tim
Pimpinan Wilayah NTB
"Beliau juga banyak bicara soal PMI non prosedural dan menyatakan calo yang tidak bertanggung jawab harus diberangus", Ungkapnya
Ia melanjutkan, Komitmen kuat tersebut dengan cara meningkatkan peran pemerintah di tingkat desa, lalu bagaimana kemudian dinas terkait di arahkan untuk bekerjasama dengan desa serta Lembaga maupun NGO terkait.
Hariyanto menambahkan, Jika Ia (HM. Juaini Taupik,M.AP) berbicara di level nasional, selalu membawa isu lokal yang menjadi perhatian khusus.
"Beliau tidak malu jika jumlah PMI NTB 60 persennya berasal dari Lotim, akan tetapi Ia menyampaikan bagaimana kemudian 60 persen PMI ini terlindungi dengan berbicara berbasis kebijakan, politik dan anggaran serta keterlibatan dari tingkat Pemprov sampai ke tingkat pemerintah desa.
"Maka berbasis komitmen ini kami memberikan penghargaan,"Ungkap Ketum SBMI.
Semoga penghargaan bisa dipertahankan dan meningkatkan kembali komitmen kedepannya", Lanjutnya.
Sementara itu, Sekda Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik menyambut baik pemberian penghargaan oleh SBMI tersebut.
"Tidak pernah kita bekerja mengaharapkan prestasi, tetapi Alhamdulillah sekda diberikan penghargaan oleh SBMI pusat dengan satu kata kunci kolaboratif dalam penanganan PMI," Terangnya.
H.Juaini mengatakan, Sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2021 tentang perlindungan tenaga kerja migran Indonesia, maka kunci penanganan PMI terdapat pada sinergitas dan kalobarasi multisektoral.
"Kalau hanya mengacu kepada pekerja migrannya, maka tugasnnya ada pada Disnaker, tetapi bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan,maka pendekatannya adalah lintas OPD", Tutupnya.
Sumber : Tim
Pimpinan Wilayah NTB
