SULAWESI TENGGARA | Gardatipikornews.com -
Dalam beberapa hari ini, Ketum *HMI MPO (indra Dapa) Komisariat Bulan Sabit Kendari* : di sejumlah grup WhatsApp yang ia ikuti, terpantau ramai pengaduan soal kondisi jalan berlubang yang ada di berbagai titik di Sulteng. Belum di grup media sosial yang lain , dan hal itu terjadi di sejumlah titik,baik di Kota Kendari dan di Kabupaten Konawe Selatan.Hingga sampai saat ini Belum terdengar ada pengaduan di Provinsi Sulawesi Tenggara juga tindakan cepat tanggap pemerintah. Seperti yang diketahui bahwa ada beberapa komentar dalam grup WA ,hingga sampai ada yang marah, mengkritik pemerintah, termasuk mencaci sebuah pabrik yang dianggap tidak peduli dengan kondisi jalan raya Konawe Selatan dan sekitarnya yang memang dalam kondisi rusak parah.Padahal di duga kuat, pabrik/industri tersebut yang mengakibatkan kerusakan jalan , dengan kendaraan pabrik truk-truk yang keluar masuk area pabrik tersebut.tutur Indra Ia (Indra Dapa) mengatakan, Sebenarnya, urusan jalan rusak ini bukan hal baru , hampir setiap tahun Bahkan terjadi bertahun-tahun , yang disebabkan oleh kendaraan kendaraan besar milik pabrik/industri ersebut , seperti yang kita ketahui setiap tahunnya pemerintah selalu menyediakan anggaran khusus untuk pemeliharaan. Kita akui sudah barang Tentu beda daerah beda besaran serapan anggaran yang dialokasikan pemerintah, Wabilkhusus di Kabupaten Konawe Selatan misalnya, tahun 2021 lalu menyediakan Rp 700 juta untuk pemeliharaan jalan ,sementara di konawe menganggarkan Rp 80 miliar. Kenapa berbeda? Karena kondisi dan jumlah panjang jalan berbeda dan jenis kerusakan jalan/infraatruktur yang memang beda.ungkap Indra. Sambung Indra Dapa (Ketum HMI MPO)...." " Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) , Seandainya kita mengacu pada data BPS tahun 2018, Indra dapa menjekaskan, Pemkab Konawe Selatan sudah menekan angka kerusakan jalan level berat dari 138,64 kilometer pada tahun 2015-2018 tersisa tinggal 138,58 kilometer. Ini jalan yang rusaknya kategori parah. (BPS belum update data tahun setelahnya). Begitu pula dengan di kabupaten Konawe Selatan. Pada tahun 2022 ada jalan rusak berat sepanjang 138,64 kilometer, menyusut tinggal 138,54 kilometer. Dari sini artinya setelah beberapa tahun pihak provinsi Sulawesi tenggara hanya memperbaiki 6 kilometer saja yg berada di kecamatan angata desa lamoen dan desa puao ikhtiar mengurangi kerusakan jalan sudah dilakukan. Hanya memang belum maksimal.Pungkasnya Tuntutan masyarakat itu sebenarnya sederhana, Tidak muluk-muluk yang penting jalan jangan rusak. Jangan sampai berlubang yang membahayakan pengendara yang tentunya ini menjadi hal yang mengantisifasi kecelakan kecelakan terjadi. Semestinya jika ada ditemukan adanya jalan yang rusak , seharusnya sesegera mungkin dilakukan penambalan/dilakukan perbaikan . Jangan menunggu sampai terjadijya kecelakaan atau kemakan korban.tegas Indra Masyarakat juga tidak pernah mau tahu, apakah status jalan milik negara, provinsi, atau jalan kabupaten/kota maupun jalan non-status,terpenting setiap pemerintah seharusnya peka dan tanggap akan hal hak tersebut dan jangan saling lempar kebijakan. : Kata Indra ' Kita menyadari, memang tidak segampang mengerdipkan mata bagi pemda menggelontorkan dana untuk melakukan hal hal terkait alokasi anggaran perbaikan/pemeliharaan jalan. Karena anggaran yang keluar harus berbasis perencanaan. Sementara jalan rusak tidak pernah direncanakan. Tapi kan sudah ada anggaran pemeliharaan. Kan sudah ada dana taktis. Kalau pun anggaran tidak cukup, bukan berarti di diamkan atau acuh tak acuh cenderung mengabaikan dan melakukan ”pembiaran” atas jalan jakan rusak parah tersebut. Hal hal semacam ini memang yang terkadang menjadi dilema.,Namun bukan berarti tidak ada solusi. Selama ada keterlibatan masyarakat, akan ada pintu keluar dari problem/masalah tersebut. Diketahui bahwa dulu, di kabupaten Konawe Selatan sempat ada tim reaksi cepat tanggap penanganan jalan rusak. Tugas mereka memperhatikan/melakukan kontrol atas jalan-jalan yang membahayakan pengendara. Dari hasil pantauan tim tersebut, jika ada jalan rusak, dengan sigap dan cepat dilakukan pembenahan. Namun entah mengapa, sudah cukup lama tidak terdengar lahi aktivitas tim tersebut, Sehingga ketika ada kerusakan atau sejenisnya di mana-mana, respons-nya sangat lama bahkan cenderung terabaikan . Urusan jalan ini tidak bisa dianggap sepele,sebab ini menjadivkepentingan yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas juga bagi para pengguna jalan, serta demi percepatan perputaran ekonomi masyarakat kita. Kondisi jalan yang baik juga bisa menjadi rapor positif pemerintah. Wajah kota atau kabupaten itu diawali dari seberapa mulus jalan rayanya. Bukan seberapa banyak proyek prestisiusnya. Bahkan, tidak itu saja, jalan yang mulus bisa menjadi modal politik kepala daerah. Tidak perlu janji yang ndakik-ndakik, selama bisa memperlihatkan atau menunjukkan bukti keseriusan atas jalan-jalan yang bagus, maka masyarakat sudah barang tentu akan memberikan A plus terhadap pemerintahan terebut. Sedangkan para elit politik Sultra sangat enteng melakukan dan mengumbar janji kampanye/politik dengan di dasari jalan rusak mereka terus berjanji akan memperbaiki jalan raya masyarakat , akan tetapi beberapa tahun saat terpilih sebagai gubernur Sultra pada akhirnya yang terlihat hanya hamparan jalan Rusak dan keluh kesah masyarakat saja .tutup Indra (ketum HMI MPO) *Komisariat Bulan Sabit Kendari* *Jajuli.gtn.com*
