Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat || Gardatipikornews.com -- Polemik pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari status paruh waktu menjadi penuh waktu di Kabupaten Sukabumi mulai menuai sorotan. Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) DPD Kabupaten Sukabumi yang juga merupakan Anggota DPP PW.INDONESIA secara tegas angkat bicara terkait belum adanya realisasi formasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
Hingga awal tahun 2026, formasi PPPK penuh waktu yang dinantikan ribuan tenaga honorer disebut belum menunjukkan kejelasan arah kebijakan di tingkat daerah. Situasi ini memicu keresahan di kalangan honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi namun masih menunggu kepastian status kerja.
“Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan ( GTK ) tidak membutuhkan janji berulang. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian formasi dan langkah nyata dari pemerintah daerah,” tegasnya kepada media, Selasa (8/4/2026).
Menurutnya, kebijakan pengangkatan PPPK penuh waktu merupakan bagian penting dari agenda nasional penataan tenaga non-ASN yang seharusnya segera direspons pemerintah daerah melalui penyusunan kebutuhan formasi secara konkret.
Ia menilai lambannya realisasi di daerah berpotensi memperpanjang ketidakpastian nasib honorer, terutama tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
Ketua AHN DPD Kabupaten Sukabumi menegaskan pihaknya bersama DPP PW.INDONESIA akan terus mengawal proses tersebut agar tidak terjadi ketimpangan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah.
“Jika daerah lain sudah mulai menyiapkan formasi, maka Kabupaten Sukabumi juga harus bergerak cepat. Jangan sampai honorer menjadi korban lambatnya birokrasi,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk membuka informasi secara transparan terkait progres pengusulan formasi PPPK agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di lapangan.
Sejumlah Paruh Waktu Tenaga guru dan Tenaga Kependidikan mengaku harapan mereka kini tertumpu pada keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat proses administrasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Kepastian status dinilai bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga penghargaan terhadap pengabdian panjang para Paruh Waktu.
Pengangkatan PPPK penuh waktu sendiri dinilai menjadi momentum penting reformasi birokrasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Kini, publik menanti langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sukabumi: bergerak cepat menyiapkan formasi atau membiarkan ketidakpastian terus berlanjut.
Ketua AHN DPD KAB.SUKABUMI berharap apabila Formasi Pengamkatan Ke Penuh Waktu harus secara terbuka, jujur dan Berkeadalian, serta prioritaskan Lama Masa Kerja dan Usia, Bukan tidak ada anggaran akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tidak ada niat mensejahterakan Guru yang ada di Kabupaten Sukabumi.
editor : .Red**
#Pemerintah Daerah Kab.sukabumi
#nasib Paruh Waktu
