"kenapa bilang ke wartawan ngasih uang ke saya, kan saya bilang kalau ada yang nanya dari manapapun, bilang saja uang keterima utuh," marah Endang di telepon.
Selain itu Endang juga mengarahkan melalui pesan whatsapp ke bendahara kelompok, kalau ada tim monef atau yang mengontrol pekerjaan dari BPP kasih amplop masing-masing seratus ribu rupiah.
Dihubungi secara terpisah disela rapat yang diselenggarakan Kantor Dinas Partanian yang berlokasi di Jalan Raya Bandung, Encib Kepala UPTD Pertanian Warungkondang yang membawahi 3 wilayah BPP, yaitu BPP Warungkondang, Cugenang dan Gekbrong. Beliau mengatakan, sudahlah tau beres saja, semua akan saya panggil untuk diimintai keterangan. Jangan dulu diberitakan, tunggu informasi dari saya, katanya, Senin (06/06/2022).
Hal yang berbeda ketika dikonfirmasi keesokan harinya via by phone, Encib malah meradang dan mengeluarkatan kata-kata yang tidak pantas sebagai pejabat dan penanggungjawab BPP, padahal media tipikor hanya menanyakan informasi yang beliau janjikan.
"wartawan itu harus profesional, saya tidak mau di dikte, dan saya tidak percaya terhadap apa yang anda laporkan, tidak mungkin penyuluh melakukan potongan. Setelah saya tanyakan kepada penyuluh, itu bukan potongan tapi titipan kelompok, ketusnya.
Apa yang dikatakan Encip sangat bertolak belakang dengan penuturan kelompok tani, atau jangan-jangan potongan tersebut atas persetujuanya. Karena kewajiban setoran bukan hanya kali ini, tapi di setiap program bantuan, tangan Encip mungkin terasa gatal bilamana tidak merasakan bantuan tersebut. Raport merah Encip bukan hanya di warungkondang, tetapi ketika menjabat di Cianjur selatan pun podo bae. Logikanya, mana mungkin bawahan berani melakukan pungli bila tidak ada koordinasi. Korupsi itu tidak personal tapi masif, jadi melibatkan orang yang punya kebijakan.
Ini semua kami lakukan, baik itu konfirmasi maupun klarifikasi, karena tidak mau terjebak dalam informasi yang salah dalam penyajian berita. Karena menurut sumber infirmasi orang dalam, yang namanya tidak mau disebutkan. Beliau mengatakan, tolong sikapi yang lainya, jangan hanya satu kelompok. Penyuluh itu punya atasan, apa mungkin bawahan berani bilamana tidak ada arahan, apalagi nilainya besar, matilah kalau kue dimakan sendiri.
"Di wilayah UPTD Pertanian Warungkondang ada 5 kelompok tani penerima program RJIT, 2 di BPP Cugenang, 2 di BPP Warkon, dan 1 di BPP Gekbrong, jelasnya.
Kalau dari 5 kelompok di samaratakan dugaan punglinya sebesar Rp. 20 juta perkelompok, atau kalau meminjam istilah penyuluh Endang sebagai uang titipan, bisa dihitung kerugian keuangan negara dan kelompok tani penerima manfaat mencapai Rp.100.000.000,-. Pemerintah telah memperhitungkan alokasi anggaran sebesar itu, maksudnya agar kualitas jaringan irigasi bisa bertahan lama, dan dapat mendongkrak produktivitas pertanian. Kalau volume ditambah dan uang di kurud, bagaimana kualitas bisa dipertahankan. Jadi disini siapa yang tidak profesional?
Reporter : Mastur
Cianjur | Gardatipikornews.com. - Program bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian untuk para kelompok tani di Kab. Cianjur, diduga menjadi bancakan oknum Penyuluh Pertanian Lapangan ( PPL). Hal ini terungkap dari keterangan salah satu kelompok tani di Kampung Imbangan Desa. Cibulakan Kec. Cugengang.
Anggaran untuk pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta), seharusnya diterima utuh oleh kelompok tani, karena dana bantuan tersebut di transfer langsung oleh pemerintah pusat ke rekening para kelompok. Tetapi setelah dana tersebut dicairkan, diminta kembali oleh PPL dengan alasan sebagai uang titipan.
"memang benar dana bantuan tersebut kami terima utuh sebesar Rp.75 juta, tetapi diminta kembali oleh Ibu Endang PPL sebesar Rp.20 juta dengan alasan untuk di simpan, dan sisanya sebesar Rp. 55 juta kami pakai untuk pembangunan, tutur Bendahara kelompok tani Imbangan Abah Son dengan kepolosanya, Sabtu (04/06/2022).
Lebih lanjut ia mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp. 55 juta, Alhamdulilah pembangunan jaringan irigasi sepanjang 270 meter bisa diselesaikan sesuai dengan intruksi dari BPP, 250 meter plapon bantuan, 30 meter swadaya masyarakat. Sekarang pekerjaan lagi tahap pinising, dan hari ini mungkin bisa selesai. Pembangunan tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp. 45 juta, dan ada sisa sebesar Rp. 10 juta untuk upah pekerja, pungkasnya.
Masih ditempat Bendahara kelompok, Ibu Endang PPL di BPP Kec. Cugenang ketika di konfirmasi via telepon seluler bendahara kelompok, menyangkal adanya pungutan, uang sebesar Rp. 20 juta hanya titipan dari kelompok. Lalu ketika dipertanyakan dengan alasan apa kelompok menitipkan uang sebesar itu, sedangkan pekerjaan sudah dalam tahap pinising, beliau tidak menjawab, dan malah meminta Hp di berikan ke bendahara kelompok. Mirisnya lagi, sebelum hp diberikan terdengar beliau memarahi dengan membentak.
"kenapa bilang ke wartawan ngasih uang ke saya, kan saya bilang kalau ada yang nanya dari manapapun, bilang saja uang keterima utuh," marah Endang di telepon.
Selain itu Endang juga mengarahkan melalui pesan whatsapp ke bendahara kelompok, kalau ada tim monef atau yang mengontrol pekerjaan dari BPP kasih amplop masing-masing seratus ribu rupiah.
Dihubungi secara terpisah disela rapat yang diselenggarakan Kantor Dinas Partanian yang berlokasi di Jalan Raya Bandung, Encib Kepala UPTD Pertanian Warungkondang yang membawahi 3 wilayah BPP, yaitu BPP Warungkondang, Cugenang dan Gekbrong. Beliau mengatakan, sudahlah tau beres saja, semua akan saya panggil untuk diimintai keterangan. Jangan dulu diberitakan, tunggu informasi dari saya, katanya, Senin (06/06/2022).
Hal yang berbeda ketika dikonfirmasi keesokan harinya via by phone, Encib malah meradang dan mengeluarkatan kata-kata yang tidak pantas sebagai pejabat dan penanggungjawab BPP, padahal media tipikor hanya menanyakan informasi yang beliau janjikan.
"wartawan itu harus profesional, saya tidak mau di dikte, dan saya tidak percaya terhadap apa yang anda laporkan, tidak mungkin penyuluh melakukan potongan. Setelah saya tanyakan kepada penyuluh, itu bukan potongan tapi titipan kelompok, ketusnya.
Apa yang dikatakan Encip sangat bertolak belakang dengan penuturan kelompok tani, atau jangan-jangan potongan tersebut atas persetujuanya. Karena kewajiban setoran bukan hanya kali ini, tapi di setiap program bantuan, tangan Encip mungkin terasa gatal bilamana tidak merasakan bantuan tersebut. Raport merah Encip bukan hanya di warungkondang, tetapi ketika menjabat di Cianjur selatan pun podo bae. Logikanya, mana mungkin bawahan berani melakukan pungli bila tidak ada koordinasi. Korupsi itu tidak personal tapi masif, jadi melibatkan orang yang punya kebijakan.
Ini semua kami lakukan, baik itu konfirmasi maupun klarifikasi, karena tidak mau terjebak dalam informasi yang salah dalam penyajian berita. Karena menurut sumber infirmasi orang dalam, yang namanya tidak mau disebutkan. Beliau mengatakan, tolong sikapi yang lainya, jangan hanya satu kelompok. Penyuluh itu punya atasan, apa mungkin bawahan berani bilamana tidak ada arahan, apalagi nilainya besar, matilah kalau kue dimakan sendiri.
"Di wilayah UPTD Pertanian Warungkondang ada 5 kelompok tani penerima program RJIT, 2 di BPP Cugenang, 2 di BPP Warkon, dan 1 di BPP Gekbrong, jelasnya.
Kalau dari 5 kelompok di samaratakan dugaan punglinya sebesar Rp. 20 juta perkelompok, atau kalau meminjam istilah penyuluh Endang sebagai uang titipan, bisa dihitung kerugian keuangan negara dan kelompok tani penerima manfaat mencapai Rp.100.000.000,-. Pemerintah telah memperhitungkan alokasi anggaran sebesar itu, maksudnya agar kualitas jaringan irigasi bisa bertahan lama, dan dapat mendongkrak produktivitas pertanian. Kalau volume ditambah dan uang di kurud, bagaimana kualitas bisa dipertahankan. Jadi disini siapa yang tidak profesional?
Reporter : Mastur
"kenapa bilang ke wartawan ngasih uang ke saya, kan saya bilang kalau ada yang nanya dari manapapun, bilang saja uang keterima utuh," marah Endang di telepon.
Selain itu Endang juga mengarahkan melalui pesan whatsapp ke bendahara kelompok, kalau ada tim monef atau yang mengontrol pekerjaan dari BPP kasih amplop masing-masing seratus ribu rupiah.
Dihubungi secara terpisah disela rapat yang diselenggarakan Kantor Dinas Partanian yang berlokasi di Jalan Raya Bandung, Encib Kepala UPTD Pertanian Warungkondang yang membawahi 3 wilayah BPP, yaitu BPP Warungkondang, Cugenang dan Gekbrong. Beliau mengatakan, sudahlah tau beres saja, semua akan saya panggil untuk diimintai keterangan. Jangan dulu diberitakan, tunggu informasi dari saya, katanya, Senin (06/06/2022).
Hal yang berbeda ketika dikonfirmasi keesokan harinya via by phone, Encib malah meradang dan mengeluarkatan kata-kata yang tidak pantas sebagai pejabat dan penanggungjawab BPP, padahal media tipikor hanya menanyakan informasi yang beliau janjikan.
"wartawan itu harus profesional, saya tidak mau di dikte, dan saya tidak percaya terhadap apa yang anda laporkan, tidak mungkin penyuluh melakukan potongan. Setelah saya tanyakan kepada penyuluh, itu bukan potongan tapi titipan kelompok, ketusnya.
Apa yang dikatakan Encip sangat bertolak belakang dengan penuturan kelompok tani, atau jangan-jangan potongan tersebut atas persetujuanya. Karena kewajiban setoran bukan hanya kali ini, tapi di setiap program bantuan, tangan Encip mungkin terasa gatal bilamana tidak merasakan bantuan tersebut. Raport merah Encip bukan hanya di warungkondang, tetapi ketika menjabat di Cianjur selatan pun podo bae. Logikanya, mana mungkin bawahan berani melakukan pungli bila tidak ada koordinasi. Korupsi itu tidak personal tapi masif, jadi melibatkan orang yang punya kebijakan.
Ini semua kami lakukan, baik itu konfirmasi maupun klarifikasi, karena tidak mau terjebak dalam informasi yang salah dalam penyajian berita. Karena menurut sumber infirmasi orang dalam, yang namanya tidak mau disebutkan. Beliau mengatakan, tolong sikapi yang lainya, jangan hanya satu kelompok. Penyuluh itu punya atasan, apa mungkin bawahan berani bilamana tidak ada arahan, apalagi nilainya besar, matilah kalau kue dimakan sendiri.
"Di wilayah UPTD Pertanian Warungkondang ada 5 kelompok tani penerima program RJIT, 2 di BPP Cugenang, 2 di BPP Warkon, dan 1 di BPP Gekbrong, jelasnya.
Kalau dari 5 kelompok di samaratakan dugaan punglinya sebesar Rp. 20 juta perkelompok, atau kalau meminjam istilah penyuluh Endang sebagai uang titipan, bisa dihitung kerugian keuangan negara dan kelompok tani penerima manfaat mencapai Rp.100.000.000,-. Pemerintah telah memperhitungkan alokasi anggaran sebesar itu, maksudnya agar kualitas jaringan irigasi bisa bertahan lama, dan dapat mendongkrak produktivitas pertanian. Kalau volume ditambah dan uang di kurud, bagaimana kualitas bisa dipertahankan. Jadi disini siapa yang tidak profesional?
Reporter : Mastur
